Definisi Hukum Dari Para Ahli Hukum atau Sarjana Hukum

Dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, C.S.T. Kansil menyebutkan beberapa rumusan definisi hukum dari para ahli hukum atau sarjana hukum, selanjutnya atas dasar definisi-definisi tersebut ditarik kesimpulan, bahwa hukum meliputi beberapa unsur, yaitu (Kansil, 1980: 37) :

1.   Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.

2.   Peraturan itu diadakan oleh badan resmi yang berwajib.

3.   Peraturan itu bersifat memaksa.

4.   Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Hukum sebagai norma atau kaidah dimana hukum menempatkan diri sebagai pedoman yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat agar tercipta ketentraman dan ketertiban bersama. Hukum sebagai gejala perilaku di masyarakat, berperan menjadi suatu keadaan atau gejala sosial yang berlaku di masyarakat sebagai manifestasi dari pola tingkah laku yang berkembang. Oleh karena itu, manusia sebagai subjek hukum karena mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan tindakan hukum sedangkan segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum (manusia/badan hukum) dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum adalah merupakan objek hukum.

Ilmu hukum mempelajari semua seluk beluk tentang hukum, misalnya mengenai asal mula, wujud, asas-asas, sistem, macam pembagian, sumber-sumber, perkembangan, fungsi dan kedudukan hukum di dalam masyarakat.

Tujuan Hukum menurut Prof. Mr Dr. LJ. Apeldoorn. Di dalam bukunya “Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht” menyatakan bahwa pada tujuan hukum adalah untuk mengatur segala pergaulan hidup manusia dengan secara damai. Hukum menghendaki adanya suatu perdamaian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum adalah sebagai berikut:

• Mendatangkan kemakmuran masyarakat mempunyai tujuan;
• Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai;
• Memberikan petunjuk bagi orang-orang dalam pergaulan masyarakat;
• Menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada semua orang;
• Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin;
• Sebagai sarana penggerak pembangunan; dan
• Sebagai fungsi kritis.